Kamil Wahyudi, S.H.
Probolinggo – Satu tahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025, kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, dr Mohammad Haris dan Fahmi AHZ, mulai mendapat evaluasi publik. Sejumlah kalangan menilai, perubahan signifikan yang sempat dijanjikan di awal masa jabatan belum sepenuhnya terwujud.
Perhatian utama tertuju pada data kemiskinan terbaru. Jika pada 2024 angkanya berada di 16, 45 persen, maka pada 2025 hanya turun menjadi 16, 31 persen. Penurunan sebesar 0, 14 persen tersebut dianggap belum mencerminkan terobosan besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.
Aktivis Laskar Advokasi Siliwangi, M. Hasan Basri, menilai capaian itu menunjukkan birokrasi belum optimal menerjemahkan visi besar yang diusung dalam konsep “pemerintahan sae”.
“Rakyat tidak membutuhkan pencitraan angka semata. Yang dibutuhkan adalah perubahan nyata yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat, ” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Ia menyebut, kondisi kesejahteraan warga masih belum menunjukkan pergerakan berarti. Menurutnya, penurunan 0, 14 persen tergolong sangat lambat, terlebih bagi daerah yang memiliki potensi besar seperti kawasan Bromo, garis pantai yang panjang, serta akses jalur pantura.
Dalam evaluasinya, Basri juga membandingkan capaian Kabupaten Probolinggo dengan daerah lain di Jawa Timur. Ia mencontohkan Kabupaten Sumenep yang mampu menekan angka kemiskinan hingga 0, 76 persen dalam periode yang sama.
“Jika daerah kepulauan seperti Sumenep bisa bergerak lebih cepat, seharusnya Probolinggo dengan akses darat yang terbuka luas dapat berbuat lebih banyak. Ini menjadi catatan serius bagi kinerja birokrasi, ” tegasnya.
Menurut Basri, tahun pertama pemerintahan semestinya menjadi pijakan awal untuk memperkuat hilirisasi produk lokal dan memperluas lapangan pekerjaan formal. Namun, hingga kini Kabupaten Probolinggo masih berada di jajaran daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, bersanding dengan sejumlah kabupaten di Madura.
Ia pun mengingatkan agar momen satu tahun kepemimpinan tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan dijadikan titik evaluasi menyeluruh.
“Posisi sebagai empat besar daerah termiskin bukan sekadar peringkat, melainkan cerminan ribuan keluarga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Pimpinan daerah harus memastikan laporan administratif selaras dengan realitas di lapangan. Masyarakat menanti langkah konkret, bukan sekadar data di atas kertas, ” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum menyampaikan keterangan resmi terkait evaluasi capaian satu tahun dalam penanganan kemiskinan tersebut.
